Oleh : Reskin iman jaya waruwu, Prodi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Pamulang, Mata Kuliah Hak asasi manusia, Dosen pengampu Dr. Herdi wisman jaya S.Pd.,M.H
Menurut saya, klasifikasi pelanggaran HAM menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan merupakan langkah penting untuk memberikan arah yang jelas dalam penegakan hak asasi manusia. Pembagian ini membantu negara dan masyarakat memahami sejauh mana suatu tindakan melanggar martabat manusia, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih terukur. Namun, klasifikasi tersebut tetap memiliki tantangan yang perlu dikritisi secara konstruktif.
Pertama, klasifikasi HAM sering kali hanya dilihat dari aspek besarnya kerusakan fisik atau jumlah korbannya. Padahal, pelanggaran yang dianggap “ringan”, seperti diskriminasi dan pembatasan kebebasan individu, dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang tidak kalah serius dengan pelanggaran yang lebih ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian nonfisik seharusnya mendapat perhatian yang sama besar.
Kedua, dalam praktiknya, pembagian antara pelanggaran berat dan ringan terkadang menimbulkan jarak antara teori dan realitas. Banyak kasus yang seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat justru tidak dijalankan proses hukumnya secara tegas. Akibatnya, keadilan bagi korban menjadi tertunda, dan muncul kesan bahwa klasifikasi tersebut hanya bersifat administratif, bukan benar-benar melindungi manusia.
Meskipun begitu, klasifikasi pelanggaran HAM tetap diperlukan sebagai pedoman dasar. Yang terpenting adalah bagaimana klasifikasi itu digunakan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Klasifikasi ini idealnya bukan hanya menjadi daftar kategori, tetapi juga dipahami sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat perlindungan warga negara, dan memastikan negara tidak mengulang kesalahan masa lalu.
Dengan demikian, klasifikasi pelanggaran HAM bukan sekadar membedakan tingkat kesalahan, tetapi merupakan sarana untuk menegakkan nilai kemanusiaan secara lebih menyeluruh. Implementasi yang konsisten dan berpihak pada korban menjadi kunci agar klasifikasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
