Ditulis oleh Alisa Laeli Farhati, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta
Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip bahwa rakyat adalah pusat dari segala keputusan dan kebijakan. Dalam kerangka ini, setiap individu berhak untuk hidup damai dan menjalani kehidupan dengan sejahtera. Konsep ini menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang berupaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan dalam semboyan “Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” setiap suara masyarakat harus dihargai dan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.
Sejak lama, Indonesia telah menerapkan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai sarana untuk memilih pemimpin. Berbagai undang-undang telah ditetapkan untuk mengatur proses pemilihan ini, termasuk kriteria yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Namun, belakangan ini, banyak kasus yang menimbulkan kontroversi terkait dengan pelaksanaan sistem ini.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah pencalonan presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024, di mana terdapat anggapan bahwa salah satu calon tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, tetapi tetap diizinkan untuk mencalonkan diri. Situasi ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa norma-norma dan aturan yang seharusnya dipegang teguh kini dipandang sebelah mata.
Ketidakpuasan ini semakin menguat ketika berita mengenai perubahan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat beredar luas. Masyarakat mulai merasakan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan politik dan kekuasaan dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, rakyat merasa diabaikan dan ditinggalkan oleh pemerintah yang seharusnya melindungi dan mengayomi mereka.
Tidak hanya itu, keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat usia calon kepala daerah juga menimbulkan kontroversi. Rakyat mulai berpikir bahwa ini adalah langkah menuju sistem dinasti, di mana jabatan di pemerintahan dapat diwariskan secara turun-temurun. Ketidakadilan ini membuat amarah rakyat tersulut, mendorong banyak orang untuk menyebarkan pesan “gawat darurat” di berbagai platform media sosial sebagai bentuk protes. Di kalangan generasi muda, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan protes mereka, menuntut agar suara rakyat didengar.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia seharusnya berkembang ke arah yang lebih baik, bukan terjebak dalam kontroversi yang memperburuk citra di mata dunia. Sistem pemerintahan harus tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam UUD 1945. Ketika ada kepentingan tertentu yang berusaha mengubah aturan demi kepentingan pribadi, ini menunjukkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima yang menekankan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena banyak rakyat yang masih merasakan ketidakadilan dan keegoisan dari pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.
Lantas, sebagai warga negara yang baik, kita tidak bisa terus menerus tutup mata dan membiarkan keadaan ini berlangsung. Kita perlu mengambil langkah tegas untuk menentang segala bentuk ketidakadilan dan memperjuangkan apa yang benar. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk menghadapi situasi ini:
1. Meningkatkan Kesadaran Politik: Edukasi diri sendiri dan orang lain tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Memahami dengan baik isi undang-undang yang mengatur pemilihan dan hak-hak kita dalam demokrasi sangat penting agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat.
2. Menyuarakan Pendapat Melalui Media Sosial: Media sosial menjadi platform yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi yang benar dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah alat yang kuat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
3. Berpartisipasi dalam Aksi Sosial: Bergabung dengan organisasi atau gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan. Aksi kolektif dapat menciptakan dampak yang lebih besar daripada hanya bersuara sendiri. Melalui aksi ini, kita bisa menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan.
4. Mengadvokasi Perubahan: Dukung calon pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Memilih pemimpin yang tidak hanya mementingkan kekuasaan, tetapi juga berupaya menjawab aspirasi rakyat, sangatlah penting untuk masa depan bangsa.
5. Menjalin Dialog dengan Pejabat: Membangun komunikasi yang baik dengan pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat. Dialog terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendorong perubahan yang lebih positif.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus bersikap tegas untuk mendukung yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita perlu berupaya agar para pejabat yang duduk di pemerintahan mau melirik masyarakat yang sering kali kurang dipedulikan. Dengan langkah-langkah ini, kita berharap dapat mendorong perubahan yang lebih baik dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi masa depan bangsa yang lebih baik, mari kita semua berkontribusi untuk menjadikan demokrasi Indonesia semakin kuat dan bermartabat.
