Oleh: Vania Azzahra El Syfa, Prodi Ilmu Keolahragaan, Universitas Pendidikan Ganesha
Banjir besar yang melanda Sumatra pada penghujung tahun 2025 kembali menjadi pukulan bagi bangsa kita. Ribuan rumah terendam, jembatan terputus, sekolah dan fasilitas umum lumpuh, sementara ribuan warga harus mengungsi. Curah hujan ekstrem memicu luapan sungai dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun banjir ini bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari masalah ekologis dan sosial yang sudah lama diabaikan.
Kerusakan hutan di hulu sungai menjadi penyebab utama. Pembalakan liar dan alih fungsi lahan membuat air hujan tidak terserap tanah, melainkan mengalir deras membawa lumpur ke permukiman. Di hilir, drainase buruk, sampah menumpuk, dan permukiman di zona rawan memperparah kondisi. Semua ini menunjukkan banjir di Sumatra adalah gabungan faktor alam dan kelalaian manusia.
Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting untuk merumuskan solusi. Sila pertama mengingatkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Sila kedua menekankan keadilan dan kemanusiaan; banjir sering menimpa kelompok paling rentan, sehingga perlindungan sosial dan lingkungan menjadi prioritas. Sila ketiga menegaskan persatuan dan gotong royong, yang harus hadir dalam penanganan bencana. Sila keempat menuntut partisipasi masyarakat dalam musyawarah dan pengambilan keputusan, agar tata ruang dan mitigasi bencana lebih tepat sasaran. Sila kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk keadilan lingkungan dan distribusi bantuan bagi korban banjir.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, beberapa kebijakan publik dapat dijalankan. Pertama, reforestasi di hulu sungai harus dilakukan besar-besaran, melibatkan masyarakat lokal dan menindak tegas pembalakan liar. Kedua, penataan ulang tata ruang, khususnya di sempadan sungai dan zona rawan, dengan relokasi yang manusiawi bagi warga terdampak. Ketiga, penguatan komunitas tangguh bencana, yang bertugas memetakan daerah rawan, melakukan edukasi lingkungan, dan evakuasi mandiri saat bencana. Keempat, pendidikan lingkungan dan mitigasi bencana harus diperkuat di sekolah dan masyarakat. Kelima, transparansi izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan harus ditingkatkan, dengan sanksi tegas bagi pelanggar.
Jika langkah-langkah ini dijalankan, dampak positifnya akan signifikan. Sumatra akan lebih siap menghadapi banjir, kerugian materi dapat diminimalkan, dan lingkungan menjadi lebih sehat serta berkelanjutan. Solidaritas masyarakat meningkat, gotong royong kembali hidup, dan kelompok rentan terlindungi. Harapannya, banjir tidak lagi menjadi rutinitas bencana tahunan, tetapi menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga alam dan mempraktikkan nilai Pancasila. Dengan Pancasila sebagai kompas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya.
Banjir Sumatra 2025 adalah peringatan keras bahwa kita tidak bisa terus merusak alam tanpa konsekuensi. Saat Sumatra tenggelam, kita semua dipanggil untuk bangkit, bersatu, dan kembali memegang nilai luhur bangsa. Dengan gotong royong, musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan, bencana ini bisa menjadi titik balik untuk membangun Indonesia yang tangguh dan bermartabat.
