Oleh: Kadek Dwina Prayuni, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha
Pernahkah kita membayangkan bagaimana masa depan seorang anak jika sejak kecil ia sudah terbiasa diejek, direndahkan, atau dipinggirkan? Apakah mungkin ia tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan menghargai orang lain? Pertanyaan inilah yang seharusnya menggerakkan kita untuk melihat kembali urgensi pencegahan diskriminasi di sekolah dasar.
Fenomena diskriminasi di sekolah dasar sering kali muncul dalam bentuk yang dianggap sepele seperti ejekan fisik, pengucilan karena perbedaan suku atau agama, hingga meremehkan kemampuan akademik teman sekelas. Meski tampak sederhana, perilaku semacam ini dapat meninggalkan luka psikologis yang bertahan hingga dewasa. Masa sekolah dasar adalah fase krusial bagi perkembangan sosial dan emosional anak, ketika mereka mulai membangun konsep diri, memahami keberagaman, serta mengembangkan pola interaksi yang kelak memengaruhi kehidupan sosialnya. Karena itu, setiap pengalaman negatif pada periode ini berpotensi membentuk cara mereka memandang diri sendiri dan memperlakukan orang lain.
Asesmen Nasional Tahun 2022 yang dirilis Kemendikbudristek menunjukkan bahwa 36,31% siswa di Indonesia berisiko mengalami perundungan. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan diskriminasi bukan sekadar isu, tetapi tantangan nyata dalam dunia pendidikan. Dari sisi regulasi, pemerintah telah memperkuat komitmennya melalui Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan serta penguatan Profil Pelajar Pancasila, yang salah satu dimensinya menekankan sikap berkebinekaan global.
Mengapa Pencegahan Perilaku Diskriminatif Perlu Dimulai Sejak Sekolah Dasar?
Pencegahan sejak dini memiliki dasar ilmiah dan sosial yang kuat. Pertama, pada usia sekolah dasar, anak memasuki fase operasional konkret menurut Piaget, yaitu ketika mereka mulai memahami konsep sosial secara lebih logis. Namun, pada saat yang sama, mereka mudah membentuk stereotip dari lingkungan terdekatnya. Jika sekolah tidak memberikan arahan, pola pikir eksklusif dapat tumbuh tanpa disadari.
Kedua, laporan OECD tahun 2020 menunjukkan bahwa perilaku diskriminatif sering muncul karena kurangnya pemahaman dan pengalaman anak berinteraksi dengan keberagaman. Anak belum memiliki kemampuan evaluatif yang matang, sehingga tindakan menyakiti dianggap sebagai candaan. Di sinilah peran guru sangat menentukan dalam menanamkan batasan moral.
Ketiga, Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnik serta keberagaman agama yang luas. Hidup dalam masyarakat multikultural menuntut kemampuan menerima perbedaan. Pembentukan kompetensi ini tidak dapat ditunda hingga remaja yang harus dibangun sejak sekolah dasar.
Dampak Positif Upaya Preventif bagi Perkembangan Anak
Upaya preventif di sekolah dasar tidak hanya mencegah perilaku negatif, tetapi juga membentuk karakter anak sejak awal.
1. Menumbuhkan empati.
Anak yang dibiasakan memahami perasaan teman akan lebih mampu mengelola emosi dan menghindari tindakan yang menyakiti.
2. Membangun solidaritas dan kerja sama.
Suasana kelas yang inklusif membantu anak belajar bekerja sama, saling membantu, dan memahami bahwa setiap teman memiliki peran.
3. Mengembangkan sikap saling menghormati.
Anak belajar bahwa setiap individu berhak menjadi dirinya sendiri, sehingga keberagaman tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Contoh Strategi Preventif di Sekolah Dasar
Beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak:
1. Rotasi tempat duduk dan pengelolaan kelas inklusif.
Dengan bergiliran dalam tempat duduk, anak dapat berinteraksi dengan teman berbeda karakter, misalnya memadukan anak pendiam dengan yang lebih aktif, sehingga toleransi dan kerja sama berkembang secara alami.
2. Kegiatan lintas budaya dan agama.
Acara seperti hari berbagi budaya atau cerita rakyat membantu anak mengenal keberagaman secara langsung dan menyenangkan.
3. Materi pembelajaran beragam.
Buku dan media belajar yang menampilkan berbagai latar belakang membantu anak melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan mengurangi prasangka.
4. Kebijakan sekolah yang jelas dan adil.
Aturan anti-diskriminasi harus diterapkan dengan tegas, sambil mengedepankan pendekatan restoratif agar anak belajar memperbaiki hubungan
5. Pelatihan guru dan kerja sama dengan orang tua.
Guru perlu dibekali strategi mengelola kelas inklusif dan mengenali perilaku diskriminatif, sedangkan komunikasi dengan orang tua memastikan nilai inklusif diterapkan konsisten di rumah dan sekolah.
Selain peran sekolah, dukungan dari masyarakat juga sangat diperlukan. Saat menjadi relawan dalam kegiatan sosialisasi anti-bullying di SD, saya melihat langsung bagaimana kegiatan sederhana seperti diskusi dan simulasi bisa membuat anak lebih peka terhadap perasaan teman dan memahami bahwa ejekan itu bisa menyakiti. Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan suasana belajar yang aman dan menghargai perbedaan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas guru.
Sekolah dasar adalah fondasi kehidupan sosial anak. Jika ruang ini dipenuhi ejekan dan pengucilan, maka kita sedang membiarkan generasi tumbuh dengan luka sosial. Namun, jika sekolah dapat menciptakan lingkungan aman, menghargai perbedaan, dan memperkuat nilai kemanusiaan, maka pendidikan benar-benar menjalankan hakikatnya.
Pencegahan diskriminasi yaitu inti dari pendidikan itu sendiri. Masa kecil yang aman adalah hak setiap anak. Kini, pertanyaannya tinggal satu: apakah kita memilih membiarkan diskriminasi berjalan diam-diam, atau mencegahnya sebelum meninggalkan bekas mendalam? Pilihan itu akan menentukan masa depan anak-anak Indonesia.
