Oleh : Gede Budi Karmawan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha
Dalam peta jalan pendidikan Indonesia, kurikulum selalu menjadi perdebatan yang tak pernah usai. Isu paling mendasar yang terus menghantui adalah fenomena pergantian kurikulum yang nyaris menjadi ritual setiap terjadi pergantian kepemimpinan. Siklus ini menciptakan ironi yang melelahkan, niat baik untuk mencapai kualitas terbaik justru terbentur oleh ketidakpastian implementasi di lapangan. Guru-guru sebagai ujung tombak dipaksa terus-menerus menyesuaikan diri dengan nomenklatur baru, lembar kerja baru, dan bahkan filosofi pengajaran yang bergeser dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), beranjak ke Kurikulum 2013 yang padat, hingga kini menuju Kurikulum Merdeka yang digadang-gadang lebih fleksibel. Alih-alih menghasilkan lompatan mutu, perubahan yang tergesa-gesa ini sering kali hanya menyisakan kelelahan administrasi, membuat energi pendidik habis pada urusan teknis adaptasi, bukan pada esensi mendidik itu sendiri.
Bukan hanya soal kecepatan perubahan, namun juga persoalan kesenjangan implementasi. Ketika sebuah kurikulum baru diluncurkan dengan janji-janji ideal misalnya, fokus pada penalaran kritis dan kreativitas realitas di lapangan berbicara lain. Sekolah-sekolah di pusat kota mungkin dapat mengadopsi semangat Kurikulum Merdeka dengan cepat berkat akses pelatihan, infrastruktur digital, dan dukungan sumber daya yang memadai. Sebaliknya, bagi sekolah di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), semangat fleksibilitas itu bisa jadi hanya sebatas dokumen di atas kertas. Keterbatasan akses internet, minimnya buku referensi yang relevan, dan yang paling krusial, ketiadaan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan bagi guru, membuat kurikulum ideal tersebut sulit diterjemahkan menjadi praktik belajar-mengajar yang bermakna. Akibatnya, kurikulum nasional yang satu itu akhirnya terpecah menjadi dua wajah: kemajuan di satu sisi, dan ketertinggalan yang stagnan di sisi lain.
Lebih jauh lagi, tantangan yang tak kalah penting adalah pertarungan abadi antara penilaian dan tujuan kurikulum. Meskipun kurikulum terbaru mendorong pembelajaran kontekstual, pengembangan Profil Pelajar Pancasila, serta fokus pada proses, sistem evaluasi nasional (termasuk Asesmen Nasional atau ujian masuk jenjang berikutnya) seringkali masih didominasi oleh pengukuran kognitif standar. Hal ini menciptakan tekanan yang tak terhindarkan bagi sekolah untuk kembali pada pola lama. Guru merasa tertekan untuk menghabiskan waktu mengajarkan materi yang akan diujikan, mengesampingkan proyek kolaboratif yang membangun karakter atau eksplorasi mendalam yang menumbuhkan pemikiran kritis, karena toh hasil akhir yang paling disorot publik adalah nilai akademis. Selama orientasi pendidikan masih terpatri kuat pada capaian angka di rapor atau hasil ujian, maka filosofi mulia kurikulum akan selalu menjadi korban dari pragmatisme pencapaian skor.
Maka, jalan keluar dari kurikulum ini tidak terletak pada penemuan kurikulum baru yang sempurna, melainkan pada stabilitas kebijakan dan penguatan fondasi pendidikan. Alih-alih mengganti kurikulum setiap lima tahun, pemerintah perlu berinvestasi pada peningkatan kapasitas guru secara masif dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap pendidik memiliki kepercayaan diri dan alat yang memadai untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai konteks lokal mereka. Kurikulum yang sukses bukanlah kurikulum yang paling canggih, melainkan kurikulum yang stabil, dipahami dengan baik, dan mampu memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi tanpa rasa takut akan perubahan regulasi yang mendadak. Hanya dengan fondasi yang kokoh ini, pendidikan Indonesia dapat benar-benar fokus pada pematangan potensi anak bangsa, bukan sekadar mengikuti tren administrasi yang berganti-ganti.
