Oleh: Luh Putu Gita Sri Adnyani (2411031082)
“Administrasi terselesaikan namun siswa terabaikan”
Kalimat yang sering terdengar di telinga warga sekolah bahkan orang tua siswa. Guru memiliki banyak sekali tuntutan administrasi mulai dari Modul Ajar/RPP, Alur tujuan pembelajaran, Asesmen, Laporan Harian hingga Semester dan Proyek Siswa. Padahal umumnya waktu belajar sekolah itu sekitar 4 hingga 7 jam saja per harinya. Hal ini membuat siswa sering kali diabaikan oleh guru. Bukannya membuat pembelajaran berjalan efektif sesuai tujuan kurikulum, banyaknya tuntutan justru membuat waktu guru mendampingi dan membimbing siswa semakin singkat. Selain banyaknya administrasi, kurikulum yang sering kali diganti juga membuat guru harus berkali-kali belajar tentang perubahan, namun fasilitas pelatihan kurang memadai, bukan hanya itu perubahan kurikulum kadang tidak berpihak pada guru.
Kita dapat mengambil contoh perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka, yang sebenarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membentuk karakter siswa yang mandiri dan tentunya mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. Dalam Kurikulum Merdeka guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan inovator yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 siswa (Nur Paridah dkk., 2025). Guru di sini memiliki peran sebagai fasilitator yaitu seseorang yang harusnya memberikan arahan, bimbingan, dan sarana bagi siswa pada saat pembelajaran, selain itu guru juga berperan sebagai motivator yaitu bukan hanya menyampaikan materi semata tetapi juga memberikan dorongan, semangat, dan penguatan agar siswa mampu belajar secara aktif, yang terakhir guru juga memiliki peran sebagai inovator, artinya guru memberikan atau menciptakan cara baru berupa metode, media atau strategi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Dengan adanya perubahan kurikulum ini sebenarnya membuat masyarakat berharap akan adanya perkembangan pada kualitas pendidikan di Indonesia.
Pada kenyataanya penerapan Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya mampu membuat kualitas pendidikan meningkat, justru muncul masalah baru yaitu banyaknya beban administrasi. Beban administratif yang tinggi, seperti pengisian rubrik, penyusunan portofolio, dan pelaporan asesmen, tentunya akan menghambat pembelajaran. Keadaan ini diperparah dengan kurangnya dukungan teknologi, banyaknya format administrasi, serta kurangnya pelatihan terkait penilaian autentik (Lubis, 2025). Selain tugas administrasi, guru juga perlu melakukan komunikasi secara rutin dengan orang tua siswa mengenai anak mereka di sekolah dan koordinasi dengan rekan kerja seperti staf sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Selain tuntutan administrasi dan tugas komunikasi, guru juga diminta untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui pelatihan dan seminar. Dampak peningkatan beban administrasi guru dalam kurikulum merdeka ini meliputi waktu yang terbuang, peningkatan stress, mengurangi kolaborasi, inovasi terhambat, serta biaya tambahan (Rosyada dkk., 2024). Ini yang membuat efektivitas pembelajaran di dalam kelas terganggu, sehingga waktu mengajar guru terpotong dan membuat pembelajaran di kelas sering kali ditunda atau bahkan diabaikan.
Tuntutan dan beban ini harus dilaksanakan karena penilaian sekolah memerlukan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, bukan pada kualitas pembelajaran siswa di kelas. Sistem pengawasan sekolah juga sering kali berfokus pada bukti administrasi bukan kemajuan atau perkembangan siswa. Dengan mengetahui hal semacam ini, sebenarnya apakah siswa merasakan manfaatnya? atau justru sebagai pencitraan semata?
Seharusnya masalah semacam ini tidak pernah ada, karena tujuan utama administrasi adalah mendukung pembelajaran bukan malah menghambat pembelajaran. Jika administrasi justru menjadi tuntutan dan beban, tujuan dari administrasi kurikulum ini sudah menyimpang. Peran guru sebagai pengajar dan pembuat administrasi harusnya bisa disesuaikan dan diseimbangkan, agar tidak menyalahi aturan, yaitu pekerjaan utama guru adalah membimbing dan menuntun siswa bukan membuat tumpukan administrasi. Masalah administrasi ini sebenarnya dapat diatasi dengan penyederhanaan administrasi, integrasi laporan, program evaluasi yang sesuai, serta yang paling penting dan sering dilupakan adalah pelibatan guru pada pembuatan kebijakan.
Kurikulum yang diubah atau dikembangkan pasti memiliki tujuan yang baik, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun sering kali penerapannya kurang tepat dan malah membebankan beberapa pihak, contohnya guru. Jika keadaan semacam ini terus dibiarkan, mau sebaik apapun tujuan kurikulum pasti akan sulit tercapai. Pendidikan yang maju adalah pendidikan yang berkualitas nyata bukan hanya sekedar administrasi semata.
DAFTAR PUSTAKA
Nur Paridah, Mulyasari, E., Hendriawan, D., Ulwan, M. N., & Faizin, I. (2025). Guru sebagai penggerak proses pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 13(2).
Rosyada, A., Syahada, P., & Chanifudin. (2024). Kurikulum Merdeka: Dampak peningkatan beban administrasi guru terhadap efektivitas pembelajaran. Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP), 4(2).
Lubis, F. P., Siregar, N. B., Manurung, T. S., Muliyanti, A., Budianto, A., & Perangin- angin, L. M. (2025). Dampak beban administratif dalam penilaian autentik Kurikulum Merdeka terhadap efektivitas pengajaran guru. JGK Jurnal Guru Kita, 9(3).
