Oleh: Kadek Gita Ardy Darmawan, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Pendidikan Ganesha
A. Latar Belakang Media sosial kini tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain, mencari hiburan, dan mengekspresikan pendapat mereka. Lebih jauh lagi, media ini mudah diakses oleh siapa saja. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan banyak masalah. Lihat saja bagaimana hoaks menyebar dengan cepat, bagaimana komentar kejam berkembang di ruang publik digital, atau bagaimana perbedaan pendapat menyebabkan konflik. Dalam banyak kasus, orang menjadi korban perundungan hanya karena unggahan sederhana. Masalah ini ada karena banyak pengguna media sosial kurang memahami etika digital. Mereka percaya bahwa dunia maya adalah ruang bebas, di mana apa pun diperbolehkan tanpa batas. Orang lupa bahwa interaksi online masih ada, karena pertanyaan tentang moralitas dan tanggung jawab sipil juga muncul di sana. Pada akhirnya, masalah yang ada harus dilihat dalam terang nilai-nilai Pancasila, yang dapat berfungsi sebagai panduan yang ampuh dalam menciptakan budaya digital yang beretika.
B. Prinsip Kemanusiaan dengan Nilai-Nilai Pancasila
o Sila Pertama – Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Prinsip ini mengingatkan kita untuk menjaga moralitas, terutama ketika berkomentar atau menulis sesuatu di media sosial. Menghina orang lain, menyebarkan aib, atau menikmati kesedihan orang lain tentu tidak pantas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut
o Sila Kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Perundungan digital, praktik membedakan antara rasa malu sendiri dan menghina orang lain, menunjukkan bahwa kemanusiaan telah mulai memudar. Padahal, setiap akun di balik media sosial adalah manusia dengan perasaan dan martabat.
o Sila Ketiga – Persatuan Indonesia Prinsip ini akan sangat relevan jika diimplementasikan, mengingat perpecahan yang sering diciptakan oleh media sosial. Banyak orang terpecah hanya karena persepsi orang lain. Jika prinsip ini benar-benar dijunjung tinggi, bangsa dapat menjadi ruang diskusi di mana kita dapat belajar satu sama lain, daripada saling memecah belah.
o Sila Keempat – Demokrasi dalam Musyawarah Keempat, prinsip ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam pandangan kita. Seringkali di media sosial, orang-orang kita tidak berpikir sebelum bertindak dan seringkali melontarkan kata-kata tanpa berpikir. Dengan memahami prinsip keempat ini, orang dapat belajar untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan sopan dan mempertimbangkan perspektif orang lain.
o Sila Kelima – Keadilan Sosial Terakhir, prinsip kelima adalah keadilan sosial. Setiap orang, terutama anak-anak dan komunitas rentan, harus didukung oleh kesetaraan. Tidak sopan jika seseorang secara publik mengidentifikasi diri mereka sendiri atau orang lain dan mengungkapkan data pribadi mereka. Demikian pula, ketika kita mempertimbangkan fitnah, itu hanya memberikan keseimbangan. Setiap warga negara berhak untuk merasa dihormati dan aman.
· Rekomendasi Kebijakan Untuk mengatasi masalah-masalah di atas, beberapa usulan kebijakan dapat dirangkum:
o Literasi Digital Berbasis Pancasila Pemerintah dan sekolah dapat mengembangkan program pendidikan yang memberikan pelatihan tentang etika digital, cara memverifikasi informasi, dan pentingnya Pancasila dalam komunikasi. Anak-anak dan remaja harus dilatih sejak usia dini untuk bersikap kritis dan memahami etika penggunaan media digital. Layanan Pengaduan Perundungan Digital Setiap daerah dapat mengelola pusat pengaduan yang siap membantu korban perundungan siber dan hoaks. Pusat pengaduan ini dapat memberikan bantuan hukum dan psikologis, serta memberikan pendidikan pencegahan. Kolaborasi antara Pemerintah, Platform Media Sosial, dan Masyarakat Bekerja sama untuk mengatasi munculnya konten berbahaya, memperlambat respons dalam mendistribusikan bantuan, dan agar platform media sosial menciptakan fitur pendidikan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kampanye Nasional “Bijaklah Sebelum Berbagi” Berkampanye bersama masyarakat untuk berpikir dua kali sebelum berbagi informasi. Kampanye ini dapat dilakukan melalui influencer, sekolah, dan komunitas kreatif. Pelatihan Etika Digital untuk Pejabat Desa dan Kecamatan
· Aparatur desa/kelurahan juga dapat menjadi garda terdepan pendidikan digital dalam menanggapi masyarakat. Jika dilatih dengan baik, mereka dapat membantu memadamkan hoaks atau konflik yang muncul atau dipengaruhi oleh media sosial. 2. Dampak Jika kebijakan ini dilaksanakan, ada beberapa dampak positif yang dapat kita antisipasi: Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berkurang. Ruang digital menjadi lebih aman, khususnya bagi generasi muda. Diskusi publik meningkat karena warga merasa lebih dewasa untuk menyampaikan pendapat. Konflik sosial yang dipicu oleh media sosial menurun. Semangat nasional meningkat karena masyarakat cenderung lebih banyak berdialog dan kurang menentang. Tingkat literasi digital nasional meningkat dan masyarakat menjadi kurang rentan terhadap konten yang menyesatkan.
· Harapan
o “Pada akhirnya, media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu orang untuk berkumpul, bukan sebaliknya. Jika nilai-nilai Pancasila memang tertanam dan melekat dalam masyarakat kita, ruang digital Indonesia memang dapat menjadi lebih manusiawi, lebih sopan, dan lebih suportif dengan mempertahankan semangat bangsa.” Semoga generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga penjaga penggunaan budaya digital yang bijaksana dan bertanggung jawab.
· Dan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, sangat penting juga menanamkan pendidikan ekonomi sejak dini, karena bekal literasi ekonomi membantu. Generasi muda memahami konsenkuensi dari setiap keputusan, termasuk keputusan finansial yang bnyak mengarungi oleh media digital saat ini.
· Kesimpulan
Harapannya, pembentukan etika dan tanggung jawab di era digital tidak dapat dilepaskan dari pendidikan ekonomi sejak dini yang penting. Pemahaman ekonomi membantu generasi muda berpikir rasional, memahami konsekuensi dari setiap keputusan, serta lebih bijak dalam menyikapi informasi dan aktivitas ekonomi di media digital. Oleh karena itu, pembaca diajak untuk menyadari bahwa pendidikan ekonomi sejak dini bukan hanya soal uang, tetapi juga membentuk sikap kritis, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan beretika.
