Penulis: Made Christin Dwitrayani – Mahasiswa PDIA Universitas Pendidikan Ganesha -Dosen Universitas Triatma Mulya.
Pergantian Menteri Keuangan bukan sekadar rotasi dalam kabinet, melainkan membuka lembaran baru dalam arah pengelolaan kebijakan fiskal Indonesia. Selama kepemimpinannya, Sri Mulyani dikenal melalui konsolidasi fiskal yang ketat, reformasi perpajakan yang berkesinambungan, serta upaya memperluas basis pajak melalui digitalisasi dan teknologi informasi modern. Kini, dengan hadirnya Purbaya Yudi Sadewa yang memiliki rekam jejak kuat di bidang keuangan dan investasi, kebijakan perpajakan diperkirakan akan bergerak ke arah yang lebih dinamis serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global. Harapan yang muncul adalah lahirnya kebijakan pro-investasi yang dapat menciptakan iklim usaha lebih ramah, terutama bagi UMKM dan sektor berbasis inovasi. Strategi ini menjadi penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Walaupun tidak secara terang-terangan mengusung mazhab ekonomi tertentu, Sri Mulyani tampak menggabungkan pendekatan Keynesian dengan intervensi negara guna menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan reformasi fiskal. Sebaliknya, Purbaya Yudi Sadewa, dengan pengalaman panjang di sektor investasi dan keuangan, dipandang lebih condong pada strategi yang menekankan efisiensi pasar serta peran aktif sektor swasta, sejalan dengan gagasan ekonomi Milton Friedman. Meski berbeda corak, keduanya tetap berorientasi pada kebijakan fiskal yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
Tantangan terbesar tetap terletak pada menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang akomodatif dengan keberlanjutan penerimaan negara. Karena itu, reformasi perpajakan yang adil, transparan, dan inklusif harus terus diutamakan agar masyarakat merasa memiliki peran sekaligus patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada akhirnya, pergantian Menteri Keuangan ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali serta menyempurnakan kebijakan perpajakan agar lebih responsif terhadap dinamika zaman, sekaligus menopang pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
