Oleh : Fakhri Al Chalabi, UNTIRTA
Provinsi Banten menghadapi ketimpangan pembangunan yang besar antara kota dan desa, terutama dalam akses pendidikan tinggi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan, yang menyebabkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan Program Sarjana Penggerak Desa (SPD) pada Mei 2025, yang memberikan beasiswa kepada warga desa kurang mampu agar bisa kuliah dan menjadi penggerak pembangunan di desa mereka, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM dan mempercepat kemajuan desa.
Data BPS Provinsi Banten mencatat bahwa pada tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi Banten sebesar 32,40%, namun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pandeglang hanya 7,16 tahun dan di Kabupaten Lebak hanya 6,6 tahun, jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 9,23 tahun, yang mengindikasikan rendahnya akses pendidikan tinggi di pedesaan. Selain itu Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS Provinsi Banten juga mencatat bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki IPM 70,88 sementara Kabupaten Lebak memiliki IPM 69,45 jauh dari angka IPM provinsi Banten sebesar 76,35 yang menegaskan bahwa pembangunan belum merata di berbagai daerah.
Untuk mengatasi masalah pendidikan yang tidak merata dan kemiskinan di desa-desa Banten, Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan Program Sarjana Penggerak Desa (SPD). Program ini memberikan beasiswa penuh kepada warga desa kurang mampu agar bisa kuliah di jurusan yang sesuai kebutuhan desa, misalnya pertanian atau ekonomi. Setiap desa akan mendapatkan dana Rp100 juta dari Bantuan Keuangan Desa Tahun 2025 untuk membiayai uang kuliah (UKT) dan biaya hidup mahasiswa tersebut. Karena dananya langsung dari anggaran desa, program ini diharapkan membuat desa lebih mandiri dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan bantuan pendidikan ini benar-benar dipakai untuk meningkatkan kualitas warganya dan membangun desa dari akarnya.
Program Sarjana Penggerak Desa punya peluang besar untuk mengangkat potensi desa, mendorong ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan mendorong inovasi. Tapi di lapangan peluang munculnya tantangan juga tidak kecil mulai dari terbatasnya fasilitas, kekurangan tenaga ahli, hingga risiko penyalahgunaan dana. Selain itu, kurikulum yang belum sesuai kebutuhan desa dan rendahnya pemahaman teknologi di masyarakat juga perlu segera dibenahi agar program ini benar-benar berdampak.
Untuk mengoptimalkan Program Sarjana Penggerak Desa, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat. Penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta seleksi penerima beasiswa, mengembangkan kurikulum yang relevan dan berorientasi pada solusi masalah desa, menyediakan program pendampingan berkelanjutan bagi para sarjana, dan merancang strategi untuk mencegah politisasi serta menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, Program Sarjana Penggerak Desa di Banten adalah investasi penting yang secara strategis bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan dan memutus lingkaran keterbatasan pembangunan. Dengan memberdayakan masyarakat kurang mampu menjadi agen perubahan yang membawa pengetahuan dan inovasi kembali ke desa, program ini memiliki potensi besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada sinergi yang kuat, transparansi, kurikulum yang adaptif, dan dukungan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menjadikan Banten lebih berdaya mulai dari desa-desanya.
